LP-RINEWS.COM– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dan Polri untuk terus mengawal perlindungan hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dalam sambutannya pada pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Minggu (7/6), di Hotel Acacia, Jakarta.
Di hadapan para pimpinan serikat pekerja, pejabat pemerintah, dan peserta kongres dari berbagai daerah, Kapolri menyampaikan apresiasi atas konsistensi gerakan buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi aktivis buruh yang mampu melanjutkan perjuangan demi terciptanya hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.
"Saya melihat banyak sahabat seperjuangan yang dahulu berada di garis depan gerakan rakyat, kini mengemban tugas sebagai pembina dan pengambil kebijakan di pemerintahan. Regenerasi aktivis menjadi sangat penting agar perjuangan buruh tetap berlanjut dan semakin kuat," ujarnya.
Kapolri juga mengenang berbagai dinamika perjuangan ketenagakerjaan yang pernah berlangsung, termasuk dukungan terhadap upaya hukum yang ditempuh serikat pekerja hingga memperoleh kemenangan di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan konstitusional merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengawal proses revisi regulasi ketenagakerjaan agar lebih berpihak kepada pekerja dan mampu menjawab berbagai aspirasi yang selama ini diperjuangkan oleh kalangan buruh.
"Revisi regulasi ketenagakerjaan harus memberikan ruang yang lebih besar bagi pekerja untuk memperoleh kembali hak-haknya. Pemerintah berkomitmen mengawal proses tersebut agar menghasilkan kebijakan yang lebih berkeadilan," kata Kapolri.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan global yang saat ini dihadapi berbagai negara turut memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi nasional dan hubungan industrial.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Menurut Kapolri, pemerintah saat ini terus memperkuat diplomasi internasional serta mendorong masuknya investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar yang harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan daya saing nasional.
"Kita harus memastikan proses industrialisasi berjalan dengan baik. Peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja menjadi syarat penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di tengah persaingan global yang semakin ketat," ujarnya.
Kapolri menambahkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi agar industri dapat terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas. Hubungan industrial yang harmonis hanya dapat tercipta apabila kebutuhan dunia usaha dan hak-hak pekerja dapat berjalan secara seimbang," tegasnya.
Pada bagian lain sambutannya, Kapolri menanggapi berbagai masukan yang disampaikan serikat pekerja terkait pelaksanaan Desk Ketenagakerjaan.
Ia mengakui bahwa program tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan membutuhkan berbagai perbaikan, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih seragam di berbagai daerah.
Kapolri menyatakan bahwa persoalan yang disampaikan serikat pekerja, termasuk terkait permasalahan petinggamus, akan menjadi perhatian serius dan ditargetkan dapat ditindaklanjuti dalam waktu satu bulan ke depan.
"Kami menerima seluruh masukan yang diberikan. Desk Ketenagakerjaan masih terus mencari format terbaik dan SOP di setiap wilayah memang masih beragam. Karena itu, kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaannya semakin efektif," katanya.
I
a juga mengungkapkan bahwa melalui Desk Ketenagakerjaan, hampir 3.000 pekerja yang sebelumnya kehilangan pekerjaan telah berhasil mendapatkan kesempatan kerja kembali. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dunia usaha, dan serikat pekerja dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan Desk Ketenagakerjaan agar program tersebut dapat berjalan optimal dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja Indonesia.
Menutup sambutannya, Kapolri menyampaikan harapan agar Kongres III KPBI mampu menghasilkan berbagai keputusan strategis yang memperkuat perjuangan buruh sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
"Saya berharap kongres ini melahirkan keputusan-keputusan penting yang semakin memperkuat perjuangan buruh Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, serikat pekerja, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.
Kongres III KPBI berlangsung dengan mengusung semangat memperkuat persatuan gerakan buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi global, memperjuangkan revisi regulasi ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan, serta memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja Indonesia.
