Kawal Program MBG, Kejari Kepulauan Selayar Gelar Penerangan Hukum Bersama Pemerintah Daerah

LP-RINEWS.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar menggelar kegiatan Penerangan Hukum bertema "Mitigasi Risiko Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG): Jaga Gizinya, Jaga Integritasnya, Wujudkan MBG yang Sehat, Aman, dan Bebas Penyimpangan". Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar pada Selasa (7/7/2026).

Acara yang dihadiri oleh para camat, kepala desa, lurah, perangkat daerah, serta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini dipandu langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Selayar, Muhammad Fachreza Parape, yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam pemaparannya, pihak Kejaksaan menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan Program MBG. Selain memastikan pemenuhan gizi bagi peserta didik, seluruh tahapan program wajib dijalankan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Langkah ini krusial untuk menghindari potensi penyimpangan, baik dari aspek administrasi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang, kesehatan, maupun sosial.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kepulauan Selayar, Dg. Maboja, yang mewakili pemerintah kabupaten, menegaskan pentingnya peran aktif para kepala desa dan lurah dalam mengawasi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk membangun kerja sama agar kebutuhan bahan pangan SPPG dapat dipenuhi langsung dari hasil produksi masyarakat setempat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Zulfikri, menyampaikan bahwa sebagai program nasional yang baru berjalan sekitar satu tahun, MBG masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

"Koordinasi antarpemangku kepentingan harus terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat. Kami berharap SPPG dapat menjadi pasar bagi hasil produksi lokal, seperti telur dan komoditas lainnya. Dengan begitu, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat," ujar Zulfikri.

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar menegaskan komitmennya untuk memantau status gizi para penerima manfaat secara berkelanjutan. Pengawasan dan evaluasi berkala akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak demi menjaga kualitas layanan MBG.

Pada sesi diskusi, sejumlah camat turut menyampaikan aspirasi terkait pemanfaatan potensi daerah. Camat Bontoharu, misalnya, berharap SPPG dapat bekerja sama dengan petani dan peternak lokal untuk menyerap komoditas harian seperti ikan nila, telur, dan hasil pertanian lainnya.

Kegiatan penerangan hukum ini akhirnya menjadi wadah efektif bagi para kepala desa, lurah, camat, hingga Dinas Pendidikan untuk mengurai kendala dan menyalurkan harapan kepada pihak SPPG. Sinergi ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.