Usulan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memperlancar distribusi BBM di kawasan timur Indonesia.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, Senin (7/7/2026), dipimpin Sekretaris Ditjen Migas, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 9 Maret 2026, sekaligus menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tantangan distribusi energi di wilayah kepulauan.
Dalam pertemuan tersebut, Rizwi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menawarkan wilayahnya sebagai lokasi pembangunan infrastruktur penyangga ketahanan energi nasional.
"Kami mengapresiasi dan mencatat usulan dari Pemda Selayar. Saat ini pemerintah memang tengah memikirkan penguatan cadangan energi nasional agar tidak rentan terhadap dinamika global.
Usulan dari Pak Bupati ini bisa menjadi salah satu titik alternatif yang sangat strategis untuk mengembangkan storage BBM di Indonesia, khususnya dalam memperkuat pasokan dan ketahanan energi di kawasan timur Indonesia," ujar Rizwi.
Ia menambahkan, hasil audiensi tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Migas dan Menteri ESDM sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur penyimpanan energi nasional.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, memaparkan urgensi pembangunan storage tank BBM di daerahnya.
Menurutnya, Kepulauan Selayar yang terdiri atas 130 pulau, dengan 30 pulau berpenghuni, sangat bergantung pada pasokan BBM dari Terminal BBM Makassar yang harus ditempuh melalui jalur laut sejauh sekitar 170 hingga 190 kilometer atau sekitar delapan hingga sepuluh jam pelayaran.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca ekstrem saat musim barat yang berlangsung sekitar empat hingga lima bulan setiap tahun kerap menghambat distribusi BBM ke Selayar, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan.
"Jika distribusi BBM terputus dua hingga tiga hari saja, harga BBM di kepulauan bisa melonjak tinggi dan sangat merugikan nelayan tradisional. Karena itu, kami mengusulkan pembangunan storage tank agar pasokan BBM di Selayar tetap aman. Selain itu, kami juga menawarkan Selayar sebagai hub energi nasional karena letaknya berada di jalur pelayaran internasional ALKI II dan ALKI III," kata Natsir Ali.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyiapkan lahan seluas sekitar 2.000 hingga 3.000 hektare yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Fasilitas storage tank yang diusulkan dirancang sebagai kawasan logistik energi terpadu yang meliputi tangki timbun BBM, dermaga kapal tanker (jetty), sistem pipa distribusi, fasilitas bongkar muat, serta sistem keamanan dan pengendalian lingkungan.
Berdasarkan kajian awal, kebutuhan harian BBM di Kepulauan Selayar diperkirakan mencapai 70 hingga 90 kiloliter (KL), terdiri atas Solar sebanyak 30–50 KL per hari, Pertalite 20–40 KL per hari, dan Pertamax 5–10 KL per hari.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kapasitas storage tank tahap awal direncanakan berkisar antara 10.000 hingga 30.000 KL, dengan estimasi kebutuhan total sekitar 12.000 KL untuk ketiga jenis BBM tersebut.
Melalui audiensi ini, Ditjen Migas menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk PT Pertamina (Persero), guna mengkaji aspek teknis dan keekonomian proyek tersebut.
Apabila terealisasi, pembangunan storage tank BBM di Kepulauan Selayar diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat sistem logistik energi nasional serta memperpendek rantai distribusi BBM di kawasan timur Indonesia.
