LP-RINEWS.COM - Partai Buruh bersama koalisi serikat buruh dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kota Makassar pada Kamis (17/9/2026). Aksi ini dipicu oleh persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan tabung gas elpiji, serta krisis energi listrik yang mengakibatkan antrean panjang di masyarakat.
Massa aksi terdiri dari gabungan berbagai elemen, di antaranya FSPMI/KSPI, PSBM/KPBI, SGBN, KPRM, SJPM, K-SBSI, FSBPI Gowa, SPRT, serta kelompok mahasiswa.
Massa mulai bergerak dari titik kumpul di Jalan Dr. Ratulangi (pertigaan Jalan Pajonga Daeng Ngalle) menuju target utama, yakni Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda.
Sebelum massa bergerak, Wakil Jenderal Lapangan Aksi, Puang Imran, mengimbau seluruh peserta agar menjaga ketertiban.
"Aksi kita ini adalah aksi damai untuk menyuarakan aspirasi rakyat atas kelangkaan BBM, tabung elpiji, dan energi. Saya meminta teman-teman tidak terprovokasi, tertib di jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, serta tidak membawa senjata tajam. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan," tegas Puang Imran.
Setibanya di depan Kantor Pertamina Jalan Garuda, massa bergantian melakukan orasi. Ketua KPBI Sulsel sekaligus Jenderal Lapangan Aksi menegaskan keberpihakan gerakan tersebut dalam orasinya.
"Kami tidak sekadar ikut-ikutan aksi atau terprovokasi gerakan sporadis. Kami hadir bersama Partai Buruh dan berbagai ormas rakyat untuk mempertegas posisi serta keberpihakan kepada rakyat. Kebijakan yang ada saat ini tidak masuk akal, dan kami menilai krisis kepemimpinan sedang melanda seluruh jajaran pemerintahan di Sulsel," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan, Akhmad Riyanto, S.H., menyatakan bahwa Partai Buruh hadir bukan hanya untuk mengkritik, melainkan menawarkan solusi konkret.
Partai Buruh mendorong delapan poin tuntutan utama:
Keterbukaan Informasi: Transparansi mengenai kondisi pasokan BBM.
Penjelasan Distribusi: Pertamina harus menjelaskan alasan di balik pembatasan atau pengurangan distribusi.
Kepastian Langkah Pemerintah: Kejujuran pemerintah mengenai solusi penanganan antrean BBM.
Solusi Berkelanjutan: Kebijakan yang tidak pragmatis dan tidak membebankan masyarakat.
Keberanian Pemda: Pemerintah Daerah Sulsel harus berani memperjuangkan kepentingan rakyat ke pemerintah pusat.
Kedaulatan Energi Daerah: Penyelesaian masalah energi dengan mengutamakan kepentingan daerah dan warga.
Penguatan Konsolidasi: Membangun gerakan rakyat yang solid dan konsisten.
Komitmen Perjuangan: Partai Buruh tetap konsisten berada di garis perjuangan rakyat.
"Persoalan kelangkaan ini menyangkut transparansi, kepastian distribusi, dan keberpihakan pada rakyat. Ini merupakan pernyataan sikap politik kami," tegas Akhmad Riyanto.
Pihak Pertamina kemudian menerima perwakilan massa aksi untuk berdialog. Perwakilan Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyampaikan data kuota BBM untuk kabupaten/kota di Sulsel sekaligus memberikan klarifikasi terkait aturan yang berlaku.
"Kebijakan ganjil-genap untuk pembelian BBM di Sulawesi Selatan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel, bukan Pertamina. Pertamina bertindak sebagai operator, sedangkan BPH Migas adalah regulator. Adapun kewenangan penambahan kuota BBM dan gas ada di tangan kepala daerah," jelas pihak Humas Pertamina.
Meski sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan Pertamina, demonstrasi tetap berjalan tertib.
Massa aksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Di sana, mereka diterima oleh pejabat dari Kesbangpol Sulsel dan Komandan Satpol PP yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Setelah menyampaikan seluruh aspirasi, aksi unjuk rasa berakhir secara damai dan tertib pada pukul 17.00 WITA.
