• Jelajahi

    Copyright © .
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Jendlap Aksi Tolak RDP DPRD Gowa, Proses Minim Koordinasi dan Tidak Menghormati Perjuangan Masyarakat

    PUANG IMRAN (DIRUT/PEMRED)
    10.6.26, 10 Juni WIB Last Updated 2026-06-10T13:00:20Z

    LP-RINEWS.COM - Faidi selaku Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat Gowa menyatakan menolak pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan DPRD Kabupaten Gowa terkait polemik pembangunan retail modern di wilayah Kabupaten Gowa.

    Penolakan tersebut bukan karena menolak dialog ataupun penyelesaian masalah melalui jalur kelembagaan. Namun, penolakan dilakukan karena proses pelaksanaan RDP dinilai tidak melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang sejak awal menginisiasi, mengorganisir, dan mengawal perjuangan masyarakat.

    Menurut Faidi, sebelumnya telah disampaikan perlunya koordinasi dan penjadwalan yang lebih baik agar seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan dapat mempersiapkan data, argumentasi, serta keterlibatan secara maksimal. Namun hingga menjelang pelaksanaan RDP, komunikasi yang memadai tidak terbangun dan undangan justru disampaikan secara mendadak.

    "Kami tidak menolak dialog. Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai masyarakat yang selama ini turun ke jalan memperjuangkan aspirasi rakyat justru tidak dihormati ketika memasuki ruang pengambilan keputusan," tegas Faidi.

    Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek yang hadir untuk memenuhi formalitas demokrasi. Menurutnya, partisipasi rakyat harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pembahasan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

    Aksi yang sebelumnya dilakukan Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat Gowa membawa sejumlah tuntutan yang hingga kini belum memperoleh jawaban yang jelas dari pihak terkait. Tuntutan tersebut meliputi audit terhadap perizinan retail modern, prioritas tenaga kerja lokal, pengelolaan parkir oleh masyarakat sekitar, penyediaan ruang bagi produk UMKM lokal, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat.

    "Kami mempertanyakan urgensi pelaksanaan RDP apabila prosesnya tidak dibangun melalui komunikasi dan partisipasi yang layak. Demokrasi tidak cukup hanya dengan mengundang masyarakat ke dalam rapat. Demokrasi harus menjamin bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan dipertimbangkan," lanjutnya.

    Faidi menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak akan berhenti pada satu aksi ataupun satu agenda kelembagaan. Aliansi akan melakukan konsolidasi lanjutan bersama masyarakat, pemuda, mahasiswa, pedagang kecil, dan berbagai elemen lainnya untuk menentukan langkah perjuangan berikutnya.

    "Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kepastian bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika turun ke jalan, tetapi diabaikan ketika memasuki ruang pengambilan keputusan," tutup Faidi.


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini