LP-RINEWS.COM — Rencana penyelenggaraan turnamen domino dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Selayar menuai sorotan tajam dari advokat senior dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LP-RI.
Advokat senior Kepulauan Selayar, Andi Bahtiar Effendy, S.H. sapaan akrabnya Karaeng, menilai kebijakan panitia yang membatasi peserta hanya untuk kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintah merupakan langkah yang kurang tepat.
"Saya mengapresiasi panitia HUT Kemerdekaan Kepulauan Selayar yang menggelar berbagai lomba olahraga. Namun, saya sangat prihatin karena pertandingan domino dibatasi hanya untuk OPD dan instansi lain—yang notabene penikmat pajak rakyat," tegas Andi Bahtiar saat ditemui di Gardu KKPL, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, domino sejak dulu merupakan permainan rakyat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya masyarakat umum diberikan ruang untuk berpartisipasi.
"Masyarakat umum tidak diberi ruang sebagai peserta. Jangan sampai hadiah turnamen ini berasal dari pajak rakyat, tetapi rakyatnya hanya dijadikan penonton. Semangat perayaan kemerdekaan itu menghibur rakyat, bukan malah membatasi peserta khusus pejabat," tambahnya.
Dukungan atas keluhan tersebut juga datang dari Ketua LSM LP-RI, Puang Imran. Ia menyayangkan ketidakikutsertaan masyarakat dalam momentum pesta rakyat ini.
"Sangat disayangkan rakyat tidak dilibatkan. Harusnya pejabat yang menyiapkan hadiah dan rakyat yang menjadi peserta, baru bisa dirasakan makna merdeka itu," ujar Puang Imran.
Puang Imran pun mendesak panitia untuk merevisi aturan turnamen agar masyarakat luas dapat mendaftar.
"Kami meminta panitia merevisi aturan kegiatan domino ini supaya masyarakat umum bisa dilibatkan, sehingga kita semua dapat merasakan kemeriahan Hari Kemerdekaan bersama-sama," tutupnya.
